THE CONVERSION OF THE PAJANG BEACH BORDER AREA INTO A PUBLIC FACILITY IS REVIEWED FROM THE BENGKULU CITY RTRW REGULATION NUMBER 4 OF 2021
DOI:
https://doi.org/10.25170/paradigma.v11i1.7158Kata Kunci:
Function Conversion, Coastal Border, Public Facilities, RTRW Bengkulu City, Regional Regulation No. 4 of 2021Abstrak
The coastal border zone is a protected area that plays a vital ecological role in maintaining coastal stability, preventing abrasion, and protecting coastal ecosystems. Pajang Beach, located in Bengkulu City, faces significant pressure from function conversion due to the permanent construction of public facilities in an area legally designated as a local protection zone. This study aims to analyze the conformity of the conversion of the Pajang Beach border zone with the provisions of Bengkulu City Regional Regulation Number 4 of 2021 on the Regional Spatial Planning (RTRW) of Bengkulu City for 2021–2041, and to examine the legal consequences arising from such violations. The method employed is normative legal research using a statute approach and a conceptual approach. The results indicate that the construction of public facilities in the Pajang Beach border zone is contrary to Bengkulu City RTRW Regional Regulation Number 4 of 2021 and Presidential Regulation Number 51 of 2016 on Coastal Border Limits. Legal consequences include the nullification of spatial use permits by operation of law, the obligation to restore the zone, administrative sanctions, criminal penalties, and environmental rehabilitation obligations under the polluter pays principle.
Referensi
. Buku
Akib, Muhamad. Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
Hardjasoemantri. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
Rahmadi, Takdir. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
Supriadi. Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 84.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 31.
Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai. Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 113.
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021–2041. Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 4.
C. Dokumen dan Laporan Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu. Laporan Monitoring Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir Kota Bengkulu Tahun 2022. Bengkulu: DPUPR Kota Bengkulu, 2022.
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Zoning Regulation Sempadan Pantai. Jakarta: KKP RI, 2019.
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Diperbolehkan atau tidak mempublikasikan tulisan di resopitory instansi penulis
